Diskominfotiks Rohil -- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Rokan Hilir menggelar acara sosialisasi pendampingan pelaksanaan Web Aksi Bangda Kementerian dalam negeri (Mendagri) yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melakukan simulasi terhadap aplikasi web Aksi Bangda sebagai platform terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi program pencegahan stunting berbasis data akurat.

Acara yang dibuka secara resmi Plt.Kepala Bapperida Benny Hartedi ini berlangsung di aula rapat kantor Bapperida Rohil Jalan lintas Batu Enam Bagansiapiapi Rohil Provinsi Riau pada Kamis (21/8/2025) yang di ikuti dari Bapperida, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas PMD, Kecamatan dan Dinas terkait lainnya. Serta mendatangkan Narasumber dari Pekanbaru.

Plt Kepala Bapperida Rohil, Benny Hartedi saat membuka acara menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan peningkatan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 14,7%, pada tahun 2023 naik menjadi 16,6%, dan pada hasil pengukuran tahun 2024 naik di angka 24,5%. 

" Angka ini semakin menjauh melampaui target nasional 18% pada tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi tahun 2024, terdapat 5 indikator spesifik yang sudah mencapai target seperti cakupan kunjungan pertama ibu hamil (ANC K1,) tatalaksana gizi buruk, MPASI beragam, ASI eksklusif, dan stop BABS," kata Benny.

Lanjutnya," namun, masih ada 7 indikator yang belum mencapai target, seperti minimal 6 kali kunjungan selama masa kehamilan (ANC K6), konsumsi TTD, PMT ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, serta imunisasi. Bahkan, Rokan Hilir masih berada pada peringkat ketiga tertinggi dengan jumlah keluarga berisiko stunting," terangnya.

Benny Hartedi berharap untuk intervensi percepatan penurunan stunting diharapkan peran Kecamatan, Puskesmas, PLKB, dan Desa sejalan dengan kebijakan percepatan penurunan stunting. Kini kecamatan memegang peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak koordinasi, pengawasan, dan pendampingan di lapangan.

"Selain itu, pemerintah kecamatan perlu menyusun penganggaran dalam RKPD 2026 untuk kegiatan penunjang kesekretariatan stunting di kecamatan. Hal ini penting agar fungsi koordinasi berjalan efektif. Di sisi lain, kita juga harus mendorong penggunaan dana desa serta memastikan peran aktif desa dalam upaya penurunan stunting, baik melalui posyandu, peningkatan gizi keluarga, maupun pembangunan sarana pendukung," ungkapnya.

Keberhasilan program penurunan stunting terang Benny Hartedi sangat bergantung pada kedisiplinan input data ke dalam Web Aksi Bangda. Data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dasar perencanaan yang efektif. 

Sebaliknya, kelasnya lagi, data yang terlambat atau tidak valid akan menghambat intervensi dan berisiko menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap operator, verifikator, hingga camat harus benar-benar berkomitmen menjaga kualitas data.

"Upaya menurunkan angka stunting bukanlah tugas ringan. Tetapi dengan semangat kebersamaan, komitmen yang kuat, dan kolaborasi seluruh pihak-pemerintah daerah, kecamatan, Puskesmas, PLKB, OPD teknis, lembaga swasta, hingga masyarakat, 

saya yakin kita mampu membawa perubahan besar. Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk menjadikan Rokan Hilir semakin baik, dengan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP2 KBP3A) Cici Sulastri saat di temui setelah selesai acara mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan support kepada pemerintah dalam upacara percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir.

Cici Sulastri menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai target nasional penurunan prevalensi stunting. Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari angka prevalensi saja, tetapi dari dampaknya bagi kesehatan dan kesejahteraan generasi masa depan. 

"BP2KBP3A sebagai sekretariat tim percepatan penurunan stunting di Rokan Hilir akan lebih dominan melakukan tindakan pada arah pola dan perilaku kehidupan masyarakat nya. Dimana arah kebijakan BP2KBP3A sendiri dibawah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dengan inisiatif jangka pendek untuk mencapai hasil cepat dalam pembangunan keluarga, dengan fokus pada percepatan pembangunan sumber daya manusia melalui 5 program utama," kata Cici.

Lanjutnya ," adapun 5 program dimaksud adalah GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan), Lansia Berdaya, dan Super Apps 'Keluarga Indonesia'. Program ini dijalankan bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan keluarga yang sehat, kuat, dan berkualitas," jelas Cici Sulastri.

Tujuan dan Inisiatif Quick Wins Kemendukbangga terang Cici untuk mendorong percepatan pembangunan keluarga berkualitas, meningkatkan kesehatan, dan mengoptimalkan Bonus Demografi. Dan program ini mengandalkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. (Rls/Iwn)