Diskominfotik Rohil - Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya masih menghadapi keterbatasan sarana. Dari total kebutuhan 57 dapur penyedia makanan bergizi, saat ini baru 13 dapur yang beroperasi, sebagaimana disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Anggota Komite III DPD RI, Sewitri, SE, M.Sos, di Kantor Bupati Rokan Hilir, Senin (6/10/2025).

Kegiatan dimulai dengan sesi perkenalan yang dipandu oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Normansyah, yang memperkenalkan jajaran pejabat daerah yang hadir sekaligus memberikan gambaran umum perkembangan pelaksanaan program MBG di wilayah setempat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Rahmatul Zamri, Asisten III Normansyah, Kepala DKPP Cicik Mawardi, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Nurhidayat, Sekretaris Dinas Kesehatan beserta staf, Kepala Bagian Protokol, serta Ketua Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Rokan Hilir Safilla Nizar dan jajaran.

Dalam sambutannya, Normansyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI ke Kabupaten Rokan Hilir. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal serta tepat sasaran.

“Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Sewitri dan rombongan di Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun ini bukan kunjungan pertama beliau, namun secara kedinasan ini merupakan pertemuan resmi pertama yang berfokus pada pembahasan program MBG,” ujar Normansyah.

Baca Juga :  Penambahan Wamenkes Target MBG

Normansyah menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG di Rokan Hilir telah berjalan secara terbatas. Namun demikian, arus informasi terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dinilai masih sangat minim.

“Informasi mengenai pelaksanaan MBG di tingkat daerah masih sangat terbatas. Bahkan hingga kini kami belum menerima petunjuk teknis secara resmi. Pelaksana program di lapangan kerap langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah atau masyarakat tanpa melibatkan pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah mengusulkan tiga lokasi lahan pembangunan dapur MBG, yakni di Kecamatan Bangko, Tanah Putih, dan Bagan Sinembah, yang saat ini menunggu proses realisasi pembangunan dari pihak terkait.

Sementara itu, Wakil Bupati Jhony Charles menegaskan bahwa berdasarkan data sementara, Kabupaten Rokan Hilir memerlukan 57 dapur MBG, namun hingga saat ini baru tersedia sekitar 13 dapur aktif. Dari jumlah tersebut, koordinasi antara pelaksana program dengan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal.

“Kami memperoleh informasi pelaksanaan MBG hanya melalui sistem pelaporan daring tanpa adanya komunikasi langsung. Karena itu, kami memohon dukungan Komite III DPD RI agar penyampaian informasi dari pemerintah pusat dapat menjangkau pemerintah daerah secara lebih komprehensif,” ungkap Wabup.

Jhony Charles juga menekankan pentingnya sinergitas antarlembaga guna memastikan standar kualitas pelaksanaan program, mulai dari higienitas dapur, kelayakan bahan pangan, hingga pengelolaan limbah agar sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sinergi ini sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain. Kami berharap vendor pelaksana MBG di Rokan Hilir dapat terkoneksi dengan Koperasi Merah Putih, sehingga implementasi program dapat mendukung tercapainya target pembangunan 53 dapur tambahan pada tahun 2026,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring terhadap kebersihan dapur-dapur MBG yang telah beroperasi untuk memastikan kelayakan makanan yang disajikan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki tim penanggulangan keracunan pangan, tim penyelidikan epidemiologi, serta unit pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data per Agustus 2025, sebanyak 7.411 siswa sekolah dan 73 ibu hamil serta balita telah menjadi penerima manfaat program MBG di Rokan Hilir. Dinas Kesehatan juga mendorong agar setiap dapur MBG segera memperoleh Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (LHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kesehatan pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite III DPD RI, Sewitri, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan nasional di daerah, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pemenuhan gizi masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa kebijakan nasional, khususnya program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, benar-benar terimplementasi dengan baik di daerah. Program ini berada di bawah pengawasan langsung Badan Gizi Nasional (BGN),” jelas Sewitri.

Ia mengungkapkan bahwa BGN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dan akan meningkat menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, seiring dengan meningkatnya cakupan dan efektivitas program.

“Peningkatan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menanggulangi permasalahan gizi masyarakat. Manfaatnya sudah mulai terlihat, dan kami yakin keberhasilan program ini akan semakin nyata apabila seluruh proses pelaksanaannya berjalan efektif dan transparan,” pungkas Sewitri.

 Editor : Amrial