Diskominfotik Rohil - Memasuki penghujung triwulan ketiga Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sesuai target yang telah ditetapkan.

Instruksi tersebut disampaikan Sekda saat memberikan amanat pada Apel Bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang berlangsung di Lapangan Taman Budaya Batu Enam, Bagansiapiapi, Senin (22/9/2025).

Dalam arahannya, Fauzi Efrizal menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia menegaskan agar seluruh kegiatan, baik yang bersifat lelang maupun non-lelang, segera ditayangkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal yang diharapkan.

“Kita telah memasuki akhir triwulan ketiga, oleh karena itu saya mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menuntaskan kegiatan sesuai RKA murni 2025. Segera tayangkan kegiatan melalui LPSE agar realisasi anggaran dapat tercapai tepat waktu. Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan segera melaksanakan pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2025,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek serapan anggaran, Sekda juga memberikan penekanan terhadap disiplin administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengingatkan bahwa setiap ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik setiap bulan. Dokumen tersebut menjadi prasyarat utama dalam proses pembayaran tunjangan kinerja.

Fauzi menekankan pentingnya kepatuhan kolektif dalam pengajuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji bulanan. Ia menegaskan, keterlambatan pengajuan dari satu individu dapat menghambat proses pencairan bagi pegawai lainnya.

“Saya minta seluruh ASN untuk solid dan saling mengingatkan. Isi e-Kinerja tepat waktu, jika tidak memahami segera bertanya kepada rekan yang lebih paham. Jangan sampai kelalaian satu orang menghambat hak orang banyak, karena inilah yang sering menjadi penyebab keterlambatan pembayaran TPP,” ujar Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menghimbau para ASN agar senantiasa memahami uraian tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan masing-masing, serta mengedepankan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal itu, menurutnya, akan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian pimpinan terkait peluang promosi jabatan.

“Saya yakin apabila kita bekerja dengan baik dan penuh dedikasi, pimpinan pasti akan memberikan penghargaan yang layak. Sumpah jabatan yang kita ikrarkan adalah kesediaan ditempatkan di manapun demi kepentingan organisasi. Pemerintah daerah senantiasa berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada,” pungkasnya.

Editor      :  Amrial