Diskominfotiks Rohil – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi memulai sosialisasi uji coba penggunaan aplikasi Presensi SIMPEGNAS (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Acara yang berlangsung pada Rabu (14/01/2026) di Aula Lantai 3 Kantor BKPSDM, Jalan Perwira, Bagansiapiapi ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, Yulisma, S.Sos.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 800.1.6/BKPSDM/2026/1 tertanggal 9 Januari 2026 mengenai Pelaksanaan Uji Coba Penggunaan Presensi SIMPEGNAS BKN bagi seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Secara terpisah, Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman, memberikan arahan tegas terkait transformasi digital ini. Ia menekankan bahwa penerapan SIMPEGNAS bukan sekadar perubahan aplikasi, melainkan upaya mendasar dalam membangun integritas aparatur.

"Saya instruksikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Rokan Hilir untuk beradaptasi dengan cepat terhadap sistem ini. Penggunaan SIMPEGNAS BKN adalah komitmen kita untuk memastikan disiplin kerja terpantau secara akurat dan objektif," ujar H. Bistaman.

Bupati juga menambahkan bahwa integrasi data ke pangkalan data nasional akan meminimalisir celah manipulasi kehadiran. "Kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan sistem yang terintegrasi langsung ke BKN pusat, performa ASN akan tercatat dengan transparan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Rohil," tegasnya.

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, dalam sambutannya menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah wajib memiliki pemahaman teknis yang seragam mengenai aplikasi ini.

"Sosialisasi ini bertujuan agar tidak ada kendala teknis saat sistem ini diberlakukan secara penuh. Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih modern, efektif, dan efisien," jelas Yulisma.

Kegiatan ini menghadirkan para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepegawaian atau pejabat yang menangani urusan administrasi dari seluruh Perangkat Daerah. Selain pemaparan teknis, forum ini juga menjadi ajang penyelesaian kendala administratif di lapangan.

BKPSDM mengimbau Perangkat Daerah yang masih memiliki kendala terkait ASN yang belum terdaftar, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum terdata di sistem, untuk segera menyampaikan dokumen pendukung.
Sinkronisasi data menjadi kunci agar pada tahun 2026 ini, seluruh sistem presensi digital di Kabupaten Rokan Hilir dapat terintegrasi sepenuhnya dengan pusat.

Dengan implementasi SIMPEGNAS BKN, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir optimistis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan profesional demi kemajuan daerah.

Penulis : Sulisman