Pemkab Rohil Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Diskominfotiks Rohil – Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (24/2/2025) pukul 09.00 WIB di Aula Kantor Bapperida, Komplek Perkantoran Batu 6, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

Forum yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, BBA, MBA, ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hilir, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Badan Pusat Statistik (BPS), pimpinan Bank Rohil, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, turut hadir pula para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rokan Hilir menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang hadir. Beliau menekankan bahwa forum ini merupakan instrumen vital dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi dan kolaborasi lintas sektor. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat guna memastikan arah pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang lebih maju dan berdaya saing,” ujar Jhony Charles.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. Selain itu, forum ini menjadi wadah dalam mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan solusi yang tepat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kesempatan ini, berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh peserta forum akan menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam merancang kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif semua pihak dalam forum ini diharapkan dapat memperkaya substansi RKPD sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Rokan Hilir.

Forum ini juga membahas berbagai sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi berbasis UMKM, serta upaya mendorong investasi daerah yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aspek pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan juga menjadi topik utama yang dibahas dalam forum ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Para peserta forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, pendapat, dan kritik konstruktif terhadap rancangan awal RKPD. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dengan demikian, RKPD yang disusun diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih responsif, efektif, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, forum ini juga bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap implementasi program pembangunan. Transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam forum ini guna memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Diharapkan melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat menghasilkan RKPD Tahun 2026 yang lebih komprehensif, visioner, dan realistis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya forum ini, Pemkab Rokan Hilir semakin memperkokoh perannya sebagai fasilitator pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil merupakan refleksi dari kebutuhan nyata masyarakat, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing daerah.

 

Rilis : Amrial 

Tags: