Diskominfotiks Rohil – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) menggelar rapat koordinasi penting terkait Penyelarasan Program/Kegiatan Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2026. Pertemuan ini berlangsung di Aula Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Lantai 3 Kantor Bupati Rohil, Batu 6, Senin (20/4).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Rohil, Fauzi Efrizal, didampingi Plt. Kepala BPKAD Sarman Syahroni, dihadiri oleh para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran penyusun program di lingkungan Pemkab Rohil.

Dalam arahannya, Sekda Fauzi Efrizal mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting beberapa waktu lalu. Rohil menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi khusus, terutama mengenai rasio belanja pegawai dan belanja modal.

"Sesuai amanat undang-undang, porsi belanja pegawai seharusnya maksimal 30 persen dari total APBD. Namun, kondisi kita saat ini mencapai hampir 49 persen.

Terkait hal tersebut, Pemkab Rohil akan menyusun jawaban dan penjelasan teknis kepada pemerintah pusat mengenai penyebab terjadinya lonjakan persentase tersebut sekaligus mencari solusi untuk mengurainya.

Selain masalah belanja pegawai, Sekda juga menyoroti rendahnya progres belanja modal yang hingga Maret 2026 baru mencapai 4,9 persen. Ia mendesak seluruh Kepala OPD untuk segera menayangkan kegiatan, baik lelang maupun non-lelang, melalui aplikasi SIRUP LPSE.

"Kami instruksikan agar tahapan pelaksanaan APBD 2026 segera diproses. Selain itu, catatan penting dari Kemendagri adalah penanganan stunting. Penganggaran harus langsung menyentuh program inti, bukan lagi sekadar program pendukung. Ini harus direncanakan dengan tepat oleh OPD pemangku kepentingan," tegasnya.

Senada dengan Sekda, Plt. Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, menyatakan pihaknya akan segera menyusun rencana aksi nyata dalam satu minggu ke depan. Fokus utamanya adalah optimalisasi pendapatan serta percepatan pengadaan barang dan jasa.

"Kami akan duduk bersama dengan OPD yang memiliki belanja modal besar, seperti Dinas PUTR dan Perkim, untuk mendorong percepatan proses pengadaan. Tujuannya agar belanja modal kita segera meningkat dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat," jelas Sarman.

Lebih lanjut, BPKAD juga akan memastikan penganggaran untuk penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan stunting benar-benar tepat sasaran. "Kami akan melihat kembali program di setiap OPD agar kegiatannya betul-betul relevan dengan proses penurunan angka kemiskinan dan masalah krusial lainnya di Rokan Hilir," pungkasnya.

Penulis : Sulisman 

Foto : Atmarizal