Diskomfotiks Rohil - Dalam Diskusi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Riau, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hafi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP, menegaskan pentingnya pendekatan mitigasi bencana yang komprehensif, meliputi langkah struktural dan nonstruktural, guna meminimalkan risiko dan dampak bencana pada wilayah dengan tipologi geografis beragam.

Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hafi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP

Beliau menjelaskan bahwa mitigasi struktural seperti pembangunan fasilitas fisik, penguatan tanggul, dan penataan sistem drainase memerlukan upaya kolaboratif lintas sektor serta alokasi anggaran yang signifikan. Namun demikian, mitigasi nonstruktural dinilai sebagai strategi cepat dan efektif untuk menurunkan risiko bencana, antara lain melalui gerakan pembersihan saluran air, normalisasi sungai dari sumbatan, serta kampanye kesadaran publik untuk tidak membuang sampah sembarangan. Upaya tersebut, menurutnya, terbukti memberikan dampak langsung terhadap kelancaran aliran air dan dapat menekan probabilitas banjir musiman.

Pangdam juga menyoroti pentingnya membaca dinamika risiko berdasarkan pengalaman empiris di masing-masing wilayah. Ia menekankan bahwa perubahan iklim, curah hujan ekstrem, serta potensi siklon tidak selalu dapat dihitung melalui pendekatan manajemen risiko konvensional. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Forkopimda perlu merumuskan worst-case scenario yang menggambarkan spektrum ancaman secara menyeluruh mulai dari banjir luapan sungai, banjir rob, hingga gelombang pasang yang dapat meningkat seiring fenomena bulan dekat bumi.

Simak Juga Video Dibawah ini

Ditegaskan pula bahwa seluruh daerah diminta menyiapkan mekanisme koordinasi cepat dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar respons pemerintah tidak bersifat reaktif atau hanya muncul ketika bencana telah terjadi. Arahan Presiden RI dan Gubernur Riau, menurut Pangdam, menekankan bahwa mitigasi harus menjadi sistem kerja tetap, bukan sekadar tindakan darurat.

"Kami menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pemerintah daerah melalui penempatan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Bantuan personel dan peralatan kedaruratan dipastikan dapat digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah sesuai kebutuhan lapangan," kata Agus Hafi Waluyo saat memberikan pemaparan yang dihadiri Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi serta High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Pertemuan strategis ini juga membahas kesiapan daerah dalam menyongsong Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan di Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).

Selain itu, Pangdam menjelaskan bahwa pola penanganan bencana akan berbeda sesuai karakteristik wilayah. Daerah pesisir, misalnya, harus mewaspadai banjir rob dan gelombang tinggi, sementara wilayah hulu perlu fokus pada potensi banjir bandang. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta membangun kolaborasi berkelanjutan dengan satuan TNI dan Polri untuk memperkuat edukasi publik serta membangun kesiapsiagaan kolektif.

Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan masyarakat diprediksi meningkat dan memerlukan pengawasan terpadu terhadap lokasi wisata dan jalur transportasi. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian tanpa menciptakan rasa takut, terutama pada kawasan yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah bersama kepolisian juga diminta memastikan kelancaran mobilitas publik melalui pengaturan lalu lintas yang adaptif terhadap situasi lapangan.

Dalam konteks ekonomi daerah, Pangdam menyoroti keterkaitan erat antara stabilitas pasokan logistik dengan inflasi, khususnya pada komoditas energi dan pangan. Penguatan rantai pasok mulai dari distribusi BBM, LPG, hingga komoditas hortikultura seperti cabai merah ditegaskan sebagai langkah krusial agar kondisi pasar tetap stabil menjelang hari besar keagamaan. Gangguan distribusi akibat bencana, keterbatasan produksi, atau hambatan transportasi berpotensi menekan ekonomi masyarakat baik secara mikro maupun makro.

Mengakhiri arahannya, Pangdam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi regional dengan pendekatan kolaboratif yang holistik. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga komitmen moral untuk memastikan ruang publik tetap aman, masyarakat terlindungi, serta pemerintah mampu merespons ancaman bencana secara terencana dan terukur. Melalui kesiapan struktural, kesadaran kolektif, dan koordinasi lintas sektor, ia berharap risiko bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau dapat ditekan dan tidak menimbulkan korban maupun kerugian besar di kemudian hari.

Hadir dalam Rakor tersebut, seluruh Unsur Forkopimda se-Provinsi Riau, Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, kepala OPD se- Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BMKG, Bank Indonesia,

Oleh   :  Amrial

Lokasi Kegiatan  

Gallery Foto
Rapat Koordinasi