Diskomfotiks Rohil - Dalam Diskusi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Riau, Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat muncul akibat dinamika cuaca ekstrem. Kehadiran para bupati, wali kota, dan pimpinan badan penanggulangan bencana ditegaskannya sebagai wujud komitmen kolektif untuk menindaklanjuti arahan Presiden serta kebijakan Gubernur Riau dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan daerah.

Dalam arahannya, Kombes Prabowo menyampaikan bahwa jajaran Polda Riau harus mengedepankan respons cepat, terukur, dan tidak bersifat reaktif ketika bencana terjadi. Ia menekankan bahwa instansi pemerintah tidak boleh “kagetan”, tidak bingung menentukan langkah, serta tidak saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, koordinasi harus berjalan efektif di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sementara Polda Riau bertugas memperkuat dukungan sumber daya dan operasional sebagaimana diamanatkan oleh Kapolda Riau.

Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso 

"Provinsi Riau memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode 2015 hingga 2023. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi modal strategis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pengendalian karhutla," kata Prabowo saat memberikan pemaparan yang dihadiri Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi serta High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Pertemuan strategis ini juga membahas kesiapan daerah dalam menyongsong Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan di Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).

Simak Juga Video Dibawah ini

Ia mengingatkan bahwa perubahan bentang lahan yang kian didominasi oleh perkebunan monokultur seperti akasia dan kelapa sawit telah memperbesar kerentanan kawasan terhadap kebakaran, terutama ketika suhu udara meningkat dan curah hujan menurun.

Dalam konteks tersebut, ia mendorong pemerintah daerah dan pemilik lahan untuk mengurangi dominasi tanaman monokultur serta mulai menanam kembali spesies pohon tropis yang memiliki kemampuan menyimpan air dan menurunkan potensi kebakaran. Ia mengapresiasi sinergi yang telah berjalan dalam pengendalian karhutla di Rokan Hulu dan Indragiri Hilir pada Juli–Agustus lalu, termasuk dukungan operasi modifikasi cuaca yang dinilai sangat efektif dalam menurunkan jumlah titik panas.

Selain isu karhutla, Kombes Prabowo menyinggung persoalan banjir yang melanda beberapa wilayah, termasuk Kota Dumai, akibat intensitas hujan tinggi. Ia menekankan perlunya pemerintah kecamatan dan kelurahan mempercepat pembersihan saluran air, terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik yang masih dipenuhi sampah. Ia juga menyoroti pentingnya peran Balai Jalan dalam merespons potensi longsor atau kerusakan infrastruktur, meskipun kondisi geomorfologi Riau yang cenderung datar membuat risiko longsor relatif rendah.

Mengutip pemikiran Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Kombes Prabowo menyampaikan bahwa penanggulangan banjir dan kebakaran hutan harus dimulai dari upaya ekologis seperti menanam pohon. Ia menjelaskan bahwa jajaran Polda Riau telah menginisiasi kegiatan penanaman pohon di berbagai wilayah sebagai kontribusi terhadap rehabilitasi ekosistem. Ia mengingatkan bahwa penanaman kelapa sawit atau akasia tidak memberikan manfaat ekologis dalam pengurangan risiko bencana karena rendahnya kadar oksigen dan tingginya potensi percepatan api pada tanaman tersebut.

Kombes Prabowo mengajak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat evaluasi tahunan terhadap rencana kontinjensi kebencanaan. Ia memperingatkan bahwa tanpa evaluasi menyeluruh, Riau berpotensi menghadapi peningkatan suhu ekstrem pada 2030 yang dapat memperbesar risiko kebakaran lahan. Menurutnya, kesiapsiagaan harus disusun secara komprehensif, mulai dari modifikasi cuaca sebagai langkah pencegahan hingga kesiapan sarana seperti perahu karet ketika curah hujan tinggi.

Menjelang akhir arahannya, Kombes Prabowo mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 32 truk tangki air bersih, dua kendaraan jenazah, serta bantuan berbagai pihak termasuk Gubernur Riau, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, dan para bupati telah diberangkatkan pagi tadi untuk membantu daerah yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk pembersihan fasilitas vital seperti rumah sakit serta pemulasaran jenazah di lokasi yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendingin.

Ia menutup arahan dengan menegaskan bahwa sinergi bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan Riau terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi.

“Kolaborasi yang konsisten adalah kunci agar kita tidak sekadar merespons bencana, tetapi mampu mengantisipasi dan mengelolanya secara sistematis,” ujarnya.

Hadir dalam Rakor tersebut, seluruh Unsur Forkopimda se-Provinsi Riau, Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, kepala OPD se- Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BMKG, Bank Indonesia,

Oleh   :   Amrial 

Lokasi Kegiatan
Rapat Koordinasi

Gallery Foto
Rapat Koordinasi