Dalam dialog dengan karyawan PT Torganda, Wakil Bupati Rokan Hilir menegaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada belum terealisasinya komitmen plasma kepada masyarakat setempat. Menurutnya, konflik yang terjadi saat ini bukanlah persoalan baru, melainkan sengketa yang telah berlangsung sejak era kepemimpinan Bupati Wan Thamrin Hasyim, berlanjut pada masa Annas Maamun, Suyatno, Afrizal Sintong, hingga pemerintahan saat ini.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah berulang kali memfasilitasi mediasi. Bahkan, proses mediasi disebut telah dilakukan sebanyak 11 kali. Namun, menurutnya, pihak perusahaan dinilai belum menunjukkan sikap kooperatif yang memadai dalam mencari penyelesaian bersama.

Wabup juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya tidak ditujukan kepada para pekerja. Ia menilai para karyawan hanya menjalankan tugas untuk mencari nafkah, sementara persoalan yang dipersoalkan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan tanggung jawab perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, seorang karyawan menyampaikan kekhawatiran bahwa penghentian aktivitas kerja akan berdampak pada penghasilan mereka. Menanggapi hal itu, Wabup meminta agar perhatian yang sama juga diberikan kepada anggota PUSKU dan KSP yang berjumlah sekitar 1.007 kepala keluarga.

Menurutnya, ribuan kepala keluarga tersebut telah menunggu realisasi janji plasma selama kurang lebih 20 tahun. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk harapan yang tidak kunjung terwujud bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan pada penyelesaian konflik tersebut.

“Tidak kerja juga mereka kampung dia lagi, tanah dia lagi, tempat kelahiran dia lagi, masak tidak kalian hargai,” tegas Wabup di hadapan para karyawan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah hadir untuk mencegah terjadinya konflik dan potensi pertumpahan darah antarkelompok. Karena itu, pemerintah terus mendorong PT Torganda, KSB PUSKU, dan pihak-pihak terkait agar duduk dalam satu meja perundingan guna menemukan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah terealisasinya hak plasma masyarakat, terselesaikannya persoalan hukum dan perizinan, serta terciptanya kepastian yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di wilayah perbatasan Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Lihat Juga Video: Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles Turun ke Lokasi Lahan Sengketa

BACA JUGA:
Polres Rohul Berhasil Redam Konflik Lahan Eks PT Torganda